Penjualan PT AAF Contoh Ketidakpekaan Presiden

MedanBisnis – Jakarta, Rencana pemerintah yang menjual pabrik pupuk PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dengan harga murah dinilai sebagai bukti politik ekonomi pemerintah semakin terlihat kurang berpihak pada petani dan rakyat banyak. Proses penjualannya pun tidak transparan, di tengah kelangkaan pupuk yang bakal kian mengancam kedaulatan pangan Indonesia.

Demikian disampaikan sejumlah anggota DPR-RI dalam siaran pers yang disebarluaskan oleh Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, di Jakarta, Selasa (29/1).

Bagi Hasto Kristianto (anggota Fraksi PDI Perjuangan), Choirul Sholeh (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), dan Nasril Bahar (Fraksi Partai Amanat Nasional), penjualan pabrik pupuk AAF ini merupakan contoh konkret ketidakpekaan Presiden RI atas penderitaan petani, di tengah kelangkaan pupuk menghadapi masa tanam ke depan.

Realitas ini, menurut mereka, ditambah lagi dengan kenaikan berbagai harga bahan pokok rakyat, seperti beras, kedelai, terigu, minyak goreng, telur dan kebutuhan pangan lainnya, juga sebagai bukti lemahnya kedaulatan pangan Indonesia.

Dalam keterangan tertulisnya itu, ketiga anggota dewan ini, menilai, politik ekonomi pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada pertani.

“Itu antara lain terlihat pada masalah kepastian suplai pupuk dengan harga terjangkau, kepastian harga pascapanen dan peningkatan nilai tambah pada petani melalui program peningkatan produksi pertanian, serta perbaikan infrastruktur pertanian yang belum memberikan hasil progresif di dalam peningkatan kesejahteraan petani,” kata mereka.

Ketiga anggota Komisi VI DPR RI itu selanjutnya menilai, sungguh sangat ironis, jika di tengah penderitaan masyarakat petani tersebut, pemerintah bermaksud menjual pabrik pupuk AAZ di Aceh, dengan harga murah dan melalui proses tidak transparan.

“Bagi kami, penjualan pabrik pupuk AAF ini adalah contoh konkret ketidakpekaan Presiden RI atas penderitaan petani, akibat kelangkaan pupuk pada masa tanam,” kata Hasto Kristianto.

Langgar PP

Mereka juga meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh proses likuidasi PT AAF. Sebab, likuidasi AAF tanpa peraturan pemerintah (PP) jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan Negara.

“Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan Janji Presiden Yudhoyono untuk melaksanakan revitalisasi pertanian,” kata mereka.

Para wakil rakyat ini menambahkan, berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 1 dan Pasal 4, PT AAF merupakan BUMN yang tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.

Karena itu, para Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, pembubaran atau likuidasi harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

Mereka juga mengingatkan Pemerintah RI melalui Menteri BUMN, agar segera meminta Tim Likuidasi dan jajaran Direksi PT Pusri untuk menyetorkan seluruh hasil penjualan aset AAF yang sudah terlanjur dijual, termasuk Kantor AAF di Jakarta.

Ketiganya malah mensinyalir, hasil penjualan gedung AAF tersebut langsung dipergunakan sebagai biaya likuidasi. (ant)

Medan Bisnis

Rabu, 30 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: