Pupuk Langka, Pemkab Simalungun Diminta Ambil Tindakan

Medan, WASPADA Online, Kelangkaan pupuk non-subsidi di Kabupaten Simalungun, berpotensi menjadi masalah besar. Selain menyangkut kehidupan para petani, juga berpotensi mengganggu ketersediaan pupuk bersubsidi. Sebab itu Pemerintah Kabupaten Simalungun diminta mengambil tindakan nyata dan segera untuk mengatasi masalah ini.

Pernyataan ini disampaikan Nasril bahar, SE, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI dari daerah pemilihan Sumut III, yakni Kabupaten Langkat, Binjai, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Kota Siantar dan Tanjungbalai. Dia memberikan keterangan menjawab pertanyaan Waspada, Selasa (29/1) berkenaan dengan kelangkaan pupuk tersebut.

“Pupuk sebagai salah satu bahan pokok untuk produksi pangan, tentunya harus dilindungi. Baik dari sisi ketersediaan maupun harga capaian yang mampu dibeli petani. Dengan demikian, tidak sampai terjadi, petani enggan turun ke sawah karena mahalnya harga pupuk,” kata Nasril Bahar yang saat ini juga duduk di Komisi VI Bidang Perdagangan yang membidangi masalah pupuk.

Seperti diberitakan Waspada, Selasa (29/1) sejumlah petani di Kabupaten Simalungun sejak akhir Desember lalu mulai enggan turun ke sawah karena kenaikan harga pupuk non-subsidi. Harga pupuk non subsidi di pasaran saat ini sudah tidak terkendali. Kenaikannya mencapai 50 persen lebih. Harga pupuk KCL, yang biasanya sekitar Rp145.000-Rp160.000 per zak, kini menjadi Rp250.000-Rp275 .000 per zak. Pupuk TSP, yang biasanya sekitar Rp140.000 kini menjadi Rp 210.000. Sudah lah mahal, barangnya pun sulit diperoleh.

Nasril Bahar menduga kuat, terjadinya kelangkaan ini karena ada ulah spekulan dan melibatkan agen-agen. Pupuk hendak dijadikan alat untuk mengaut keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan nasib petani yang mengalami kesulitan karena hilangnya pupuk di pasaran. Dalam kaitan ini, kata Nasril, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumut dan juga Menteri Perdagangan untuk mengambil sikap tegas.

Melakukan tindakan langsung untuk mengatasi ini. Penimbunan harus dihentikan. “Jika pupuk non bersubsidi hilang di pasaran, maka pengguna akan melirik pupuk bersubsidi. Padahal pupuk bersubsidi penggunaannya untuk kepentingan dan kalangan yang terbatas. Jika penggunaan pupuk bersubsidi sudah tidak pada fungsinya lagi, maka ini sebuah masalah besar,” kata Nasril.

Nasril Bahar menyatakan, memang benar harga pupuk non-subsidi seharusnya dilepaskan pada mekanisme pasar, tidak harus ditangani pemerintah. Namun persoalannya, harga itu sudah dipermainkan spekulan. Karena petani butuh, maka barang ditimbun dan tidak beredar di pasar, sehingga harga naik lebih dari 50 persen, tidak sesuai dengan harga keekonomian.

“Kondisi seperti ini akan mematikan mata pencaharian petani. Ini yang harus diatasi. Pemerintah jangan setengah hati memperhatikan nasib petani. Jangan hanya peduli di atas kertas dan di dalam forum, tetapi realisasi di lapangan tidak ada,” ujar Nasril. (m10)

Waspada

Rabu, 30 Januari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: