Komisi VI DPR Prihatin, Sweeping Terhadap UKM Meningkat

Medan, Waspada Online – Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar menyatakan prihatin atas maraknya kasus-kasus sweeping terhadap pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang diterima Nasril, sweeping itu umumnya dilakukan polisi dengan alasan pemeriksaan izin.

“Saya menerima laporan dan keluhan dari pelaku UKM karena beberapa oknum polisi kerap melakukan sweeping dan pemeriksaan. Mereka sangat ketakutan, apalagi kemudian para pengusaha dan karyawannya dipanggil untuk dimintai keterangan di kantor polisi dalam masalah izin usaha dan lain-lain,” ujar Nasril Bahar saat dihubungi, Rabu (27/2).

Menurut Nasril, tindakan sweeping dengan dalih pemeriksaan izin dan sebagainya yang dilakukan terhadap pelaku UKM akan kontraduktif dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

“Tindakan seperti tentu akan menghambat perkembangan UKM,” tukas Nasril yang terpilih sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Sumut III, yakni Kabupaten Langkat, Binjai, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Kota Siantar dan Tanjung Balai.

Kasus-kasus sweeping dan pemeriksaan terhadap UKM yang dilakukan polisi dinilai sudah dalam kondisi menakutkan bagi para pelaku UKM. Salah seorang pengusaha di Belawan yang menjalankan bisnis rumahan berupa kerajinan membuat komponen (suku cadang) untuk lampu kapal nelayan, juga menghadapi masalah yang sama. Usahanya disweeping oknum polisi, kemudian disegel, sehingga kegiatan usahanya terpaksa terhenti. Tidak hanya di situ, pengusahanya juga beberapa kali dipanggil ke kantor polisi. Padahal usaha kerajinan membuat komponen lampu kapal ikan ini berupa usaha kecil-kecilan yang modal keseluruhannya tidak sampai Rp 3 juta.

Sementara seorang pengusaha makanan ringan di Medan, bahkan sempat menjalani pemeriksaan yang melelahkan di kantor polisi, dengan dalih melakukan pelanggaran Undang-undang Konsumen. Bahkan 6 karyawan UKM ini juga dipanggil ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan yang sama.

“Saya belum melakukan verifikasi secara menyeluruh, tetapi berdasarkan laporan yang sampai, pengusaha makanan ringan ini mengaku sempat diancam oknum polisi yang memeriksanya, bahwa mereka akan mengusik usahanya terus dan memanggil seluruh pelanggannya, agar para pelanggan tersebut tidak lagi bersedia membeli barang dari pengusaha UKM tersebut,” tukas Nasril.

Dalam kaitan ini, Nasril mengimbau Kapoltabes Medan dan Kapolda Sumut untuk membantu menangani persoalan ini. Sebab kuat indikasi ini merupakan permainan segelintir oknum yang dapat merusak citra polisi sebagai aparat penegak hukum. Selain itu juga untuk mengamankan sebuah kebijakan nasional yang berupaya menumbuhkembangkan UKM. Inpres ini sangat fundamental dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan.

“Arus ekonomi global saat ini menerjang perekonomian. Kita sesungguhnya belum siap, namun pada sisi lain pertumbuhan UKM harus ditingkatan. Kalau masalah izin ini, Dinas Koperasi dan UKM Sumut kita harapkan melakukan pembinaan. Kemungkinan masalah izin ini tidak dimiliki UKM karena kurangnya infomasi dan juga karena biaya yang cukup besar untuk mengutus izin. Ini harus mendapat perhatian,” kata Nasril.

Rencanakan Mogok

Secara terpisah, Ketua Forum Daerah (Forda) UKM Sumatera Utara, Cahyo Pramono, menyatakan aksi sweeping dan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelaku UKM akhir-akhir ini semakin marak di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Banyak dari pelaku UKM yang lebih memilih ‘berdamai’ dengan aparat, ketimbang melaporkan kejadian tersebut.

Cahyo mengaku telah mendengar kabar dari para pelaku UKM di kawasan Metal, bahwa mereka akan melakukan mogok produksi dan operasional, jika aksi sweeping dan pemeriksaan terhadap UKM masih terus dilakukan oknum aparat kepolisian. Rencananya para pengusaha UKM akan menutup usahanya dan menghentikan aktivitas kerja karyawannya.

Cahyo berharap untuk kasus-kasus izin usaha dikembalikan kepada instansi yang berwenang menangani masalah tersebut, yaitu Pemerintahan Kota atau Pemerintahan Kabupaten melalui dinas-dinas terkaitnya. Bagi pelaku UKM, sweeping, pemanggilan dan pemeriksaan oleh polisi, telah menimbulkan rasa takut yang luar biasa di kalangan mereka.

Menurut Cahyo, pengusaha UKM yang menjadi korban sweeping dan pemanggilan oknum polisi terkait dengan perizinan, sebenarnya cukup banyak. Hanya saja hanya sedikit dari mereka yang berani menyampaikan laporan. (m10)

Waspada
Kamis, 28 Februari 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: