Nasril Bahar: Jangan hapus Semua Tunggakan KUT

Medan, (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar meminta agar pemerintah tidak menghapus semua tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) yang memiliki nilai Rp5,71 triliun.

“Pemerintah sebaiknya tidak menghapus semua tunggakan KUT. Kalau tunggakan petani wajar untuk dihapus, namun tunggakan ‘petani berdasi’, kelompok tani dan koperasi yang mengemplang KUT harus diproses secara hukum agar tidak terjadi moral hazard,” katanya di Medan, Selasa.

Sehari sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menghapus tunggakan KUT senilai Rp5,71 triliun, demi memenuhi rasa keadilan bagi para petani yang kesulitan untuk membayarnya.

“Argumen pemerintah jelas bahwa ketidakmampuan petani membayar tunggakan karena krisis sama dengan pengutang besar BLBI yang sudah diputus oleh pemerintah terdahulu. Ini demi keadilan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kementerian Negara Koperasi dan UKM di Jakarta.

Nasril yang juga anggota FPAN itu menjelaskan, pihaknya banyak menemukan kasus penyelewenangan dan pengemplangan KUT terutama yang dilakukan para “petani berdasi”.

Diuraikannya, realisasi penyaluran KUT pada periode 1998-1999
mencakup 5.121.075 orang petani di seluruh Indonesia serta 189.892 unit kelompok tani, 9.517 unit koperasi dan 450 unit LSM.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tunggakan KUT yang masih harus ditagih adalah tahun penyaluran 1995/1996-1999/2000 dengan jumlah tunggakan menurut Departemen Keuangan pada akhir 2002 sebesar Rp7,89 triliun.

Dari jumlah tunggakan KUT tahun berjalan itu tunggakan tahun 1998/1999 yang dibagi dalam dua kelompok yakni pola executing dan pola channeling merupakan tunggakan terbesar.

“Pola executing memiliki nilai Rp527,3 miliar dengan statusnya telah dijadikan risiko, sedangkan pola channeling senilai Rp5,76 triliun belum dirisikokan sehingga seluruhnya masih menjadi milik Bank Indonesia,” jelasnya.

Kendati demikian seberapa banyak dana KUT yang benar-benar macet di tangan petani belum terjawab, karena secara umum selama ini yang menonjol adalah kasus penyimpangan dana KUT yang tersangkut di pengadilan dengan para tersangkanya oknum pengurus koperasi, kelompok tani serta LSM.

Sikap DPR khususnya Komisi VI yang membidangi industri, perdagangan, BUMN, koperasi dan UKM, menurut dia, lebih menginginkan dilakukan pembedahan, analisa dan pengklasifikasian jenis tunggakan terlebih dahulu.

“DPR jelas membela nasib petani dengan mendukung kebijakan hapus tagih KUT ini, karena jika tidak akan terus membebani para petani itu sendiri apalagi petani yang gagal panen ketika itu. Hanya saja DPR tidak ingin menyamaratakan kebijakan ini,” tegasnya.

Antara
Selasa, 4 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: