Anggota Komisi VI DPR-RI, Tunggakan KUT Petani Wajar Dihapus

WASPADA Online, Tidak semua tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) bisa dihapuskan. Hanya tunggakan petani saja yang wajar untuk dihapus. Sementara tunggakan petani berdasi, kelompok tani dan koperasi yang mengemplang KUT harus diproses secara hukum agar tidak terjadi moral hazard.

Penilaian itu dikatakan anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar Selasa (4/3), mengomentari kebijakan pemerintah yang akan mempercepat realisasi penghapusan sisa tunggakan Kredit Usaha Tani senilai Rp5,71 triliun.

Kebijakan penghapusan tunggakan KUT ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam jumpa pers seusai rapat terbatas di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Senin (3/3). Menurut Presiden, kebijakan penghapusan tunggakan KUT dilakukan demi rasa keadilan dan kepastian bagi pelaku UKM yang menjadi korban krisis di waktu lalu sehingga mereka segera mendapat solusi yang adil dan mendapatkan modal baru untuk berusaha kembali.

Presiden juga mengatakan, kebijakan penghapusan tunggakan KUT ini akan dikonsultasikan dengan DPR dan pihak lain guna mematangkan kembali.

Berkenaan dengan itu Nasril Bahar menyatakan, kebijakan penghapusan tunggakan KUT yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meringankan beban petani yang menjadi debitur KUT apalagi khususnya para petani yang benar-benar mengalami fuso ketika itu.

“Namun, jenis tunggakan yang dilakukan para petani berdasi harus diusut secara tuntas, karena banyak ditemukan kasus penyelewenangan dan pengemplangan.” ujar anggota FPAN yang ini yang dihubungi dari Medan.

Diuraikan Nasril, realisasi penyaluran KUT pada periode 1998 – 1999 mencakup 5.121.075 orang petani di seluruh Indonesia serta 189.892 unit kelompok tani, 9.517 unit koperasi dan 450 unit LSM.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tunggakan KUT yang masih harus ditagih adalah tahun penyaluran 1995/1996-1999/2000. Jumlah tunggakan menurut Departemen Keuangan pada posisi akhir tahun 2002 adalah sebesar Rp 7,89 triliun dengan porsi terbesar merupakan tunggakan KUT tahun 1998/1999-1999/2000 yaitu sebesar Rp 7,53 triliun.

Tunggakan KUT TP 1999/2000 dinyatakan tidak ada masalah karena telah dirisikokan oleh pemerintah menjadi dana pemerintah seluruhnya. Sehingga hanya tunggakan KUT 1998/1999 saja yang masih harus ditagih.

Di lain pihak tunggakan KUT 1998/1999 terbagi dalam dua kelompok, pertama tunggakan dengan pola executing senilai Rp 527,3 triliun, statusnya telah dijadikan risiko dan kedua tunggakan dengan pola channeling sebesar Rp 5,76 triliun belum dirisikokan sehingga seluruhnya masih menjadi milik Bank Indonesia.

“Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak dana KUT yang benar-benar macet di tangan petani. Selama ini yang lebih menonjol justru adalah kasus penyimpangan dana KUT yang tersangkut di pengadilan dan umumnya para tersangkanya oknum pengurus koperasi, kelompok tani serta LSM,” tegas Nasril.

Istilah tunggakan KUT menurut Nasril juga perlu disepakati. Apakah yang tunggakan itu termasuk dana yang belum disalurkan ke petani, atau dana yang belum dikembalikan ke bank pelaksana, atau dana yang sudah disetorkan ke bank penyalur atau bank pelaksana namun pihak bank bersangkutan belum menyetorkan ke Bank Indonesia.

“Artinya, perlu diklasifikasikan secara jelas berapa dana yang belum terealisasikan ke petani baik yang berada di tingkat koperasi ataupun LSM maupun yang berada di tingkat bank penyalur serta berapa realisasi pengembalian kredit yang telah diterima dan berapa yang sudah disetor ke BI atau yang masih disimpan di bank” tanya Nasril.

Sikap DPR khususnya Komisi VI menurut Nasril lebih menginginkan dilakukan pembedahan, analisa dan pengklasifikasian jenis tunggakan terlebih dahulu.

“DPR jelas membela nasib petani dengan mendukung kebijakan hapus tagih KUT ini, karena jika tidak akan terus membebankan para petani itu sendiri apalagi petani yang benar-benar terkena gagal panen ketika itu. Namun DPR tidak ingin menyamaratakan kebijakan ini khususnya kepada oknum petani berdasi yang memakan hak petani lainnya yang tidak kebagian kredit KUT ketika itu,” jelas Nasril anggota DPR-RI asal Dapem Sumut III. (m10) (ags)

Waspada
Rabu, 5 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: