Tunggakan KUT Petani Berdasi Diproses Hukum

Kebijakan pemerintah untuk menghapus sisa tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) seni-lai Rp 5,71 triliun, harus dila-kukan secara selektif. Jangan sampai petani berdasi juga mendapatkan ‘pemutihan’. “Tunggakan para petani ber-dasi ini, harus diproses secara hukum agar tidak terjadi mo-ral hazard,” kata Anggota Ko-misi VI DPR RI, Nasril Bahar, Selasa (04/03).

Menurut Nasril, kebijakan penghapusan tunggakan KUT yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meri-ngankan beban petani yang menjadi debitur KUT apalagi khususnya para petani yang benar-benar mengalami fuso ketika itu.

“Namun, jenis tunggakan yang dilakukan para petani berdasi harus diusut secara tuntas, karena banyak dite-mukan kasus penyelewengan dan pengemplangan,” ujar anggota F-PAN ini. Diuraikan Nasril, realisasi penyaluran KUT pada periode 1998 – 1999 mencakup 5.121.075 orang pe-tani di seluruh Indonesia serta 189.892 unit kelompok tani, 9.517 unit koperasi dan 450 unit LSM.

Berdasarkan data Kemente-rian Koperasi dan UKM tung-gakan KUT yang masih harus ditagih adalah tahun penya-luran 1995/1996–1999/2000. Jumlah tunggakan menurut Departemen Keuangan pada posisi akhir tahun 2002 adalah sebesar Rp 7,89 triliun dengan porsi terbesar merupakan tunggakan KUT tahun 1998/1999–1999/2000 yaitu sebesar Rp 7,53 triliun.

Tunggakan KUT TP 1999/2000 dinyatakan tidak ada ma-salah karena telah dirisikokan oleh pemerintah menjadi dana pemerintah seluruhnya. Se-hingga hanya tunggakan KUT 1998/1999 saja yang masih harus ditagih.

Di lain pihak tunggakan KUT 1998/1999 terbagi dalam dua kelompok, pertama tunggakan dengan pola executing senilai Rp 527,3 triliun, statusnya telah dijadikan risiko dan kedua tunggakan dengan pola channeling sebesar Rp 5,76 triliun belum dirisikokan se-hingga seluruhnya masih menjadi milik Bank Indonesia.

“Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak dana KUT yang benar-benar macet di tangan petani? Selama ini yang lebih menonjol justru kasus penyim-pangan dana KUT yang tersangkut di pengadilan dan umumnya para tersangkanya oknum pengurus koperasi, kelompok tani serta LSM. Itu ma-kanya penghapusan tungga-kan ini harus selektif,” tegas Nasril dilansir detik.com. (dtc)

Harian Komentar
Rabu, 5 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: