KUT Senilai Rp 5,71 Triliun Wajar Dihapuskan

MedanBisnis – Medan, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi Koperasi dan Perindustrian, H Nasril Bahar SE menilai, tunggakan kredit usaha tani (KUT) senilai Rp 5,71 triliun sangat wajar dihapus, khususnya untuk tunggakan bagi petani.

“Kita sangat mendukung kalau tunggakan petani dihapus, tapi tunggakan petani berdasi, kelompok tani dan koperasi yang mengemplang KUT harus diproses secara hukum agar tidak terjadi moral hazard,” kata H Nasril Bahar kepada MedanBisnis, di Medan, Selasa (4/3), sekaitan kebijakan pemerintah yang akan menghapuskan dana sisa tunggakan KUT sebesar Rp 5,71 triliun.Seperti diberitakan, kebijakan penghapusan tunggakan KUT disampaikan Presiden seusai rapat terbatas di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah, Senin (3/3).

Nasril mengatakan, kebijakan penghapusan tunggakan KUT yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan untuk meringankan beban petani debitur KUT.

“Namun, jenis tunggakan yang dilakukan petani berdasi harus diusut tuntas, karena banyak ditemukan kasus penyelewengan dan pengemplangan,” kata anggota FPAN DPR asal Dapem Sumut III.

Nasril menguraikan, realisasi penyaluran KUT pada periode 1998–1999 mencakup 5.121.075 orang petani di seluruh Indonesia serta 189.892 unit kelompok tani, 9.517 unit koperasi dan 450 unit LSM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tunggakan KUT yang masih harus ditagih adalah tahun penyaluran 1995/1996-1999/2000. Jumlah tunggakan menurut Depkeu pada posisi akhir tahun 2002 adalah sebesar Rp 7,89 triliun dengan porsi terbesar adalah tunggakan KUT tahun 1998/1999-1999/2000, sebesar Rp 7,53 triliun.

Tunggakan KUT untuk tahun 1999/2000 dinyatakan tidak ada masalah karena telah dirisikokan pemerintah menjadi dana pemerintah seluruhnya. Hanya tunggakan KUT 1998/1999 yang masih harus ditagih.

Di lain pihak tunggakan KUT 1998/1999 terbagi dalam dua kelompok. Pertama, tunggakan dengan pola executing senilai Rp 5.27,3 triliun, statusnya telah dijadikan risiko dan kedua tunggakan dengan pola channeling sebesar Rp 5,76 triliun belum dirisikokan sehingga seluruhnya masih menjadi milik BI.

“Yang menjadi pertanyaan, berapa banyak dana KUT yang benar-benar macet di tangan petani. Selama ini yang lebih menonjol justru kasus penyimpangan dana KUT yang tersangkut di pengadilan dan para tersangkanya oknum pengurus koperasi, kelompok tani serta LSM,” tegas Nasril.

Sikap DPR khususnya Komisi VI menurut Nasril lebih menginginkan dilakukan pembedahan, analisis dan pengklasifikasian jenis tunggakan terlebih dahulu.

“DPR jelas membela petani dengan mendukung kebijakan hapus tagih KUT ini, karena jika tidak akan terus membebankan para petani itu sendiri apalagi petani yang benar-benar terkena gagal panen ketika itu. Namun DPR tidak ingin menyamaratakan kebijakan ini khususnya kepada oknum petani berdasi yang memakan hak petani lainnya yang tidak kebagian kredit KUT ketika itu,” jelas Nasril. (anang anas)

Medan Bisnis
Kamis, 06 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: