Istana Jadi Masalah, Bukan Solusi Dalam Penanganan Kasus BLBI

Medan, WASPADA Online – Kunci penyelesaian kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebenarnya ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pihak Istana Negara sendiri akan menjadi bagian dari masalah, bukan solusi, dalam penanganan kasus korupsi itu.

Mantan ketua MPR RI, Prof DR HM Amien Rais mengemukakan hal itu dalam kunjungan ketiga kalinya ke Gedung Bumi Warta Waspada, Medan, Minggu (9/3), diterima Pemimpin Redaksi Harian Waspada, H. Prabudi Said dan Redaktur Sumut, M. Zeini Zen.

Turut ikut dalam rombongan antara lain Ketua DPD PAN Medan Ahmad Arif, SE.MM, pengurus DPP PAN H Nasril Bahar, SE dan Drs H Ibrahim Sakty Batubara, MAP, Ketua MPP DPW PAN Sumut H Azwir Sofyan, ketua dan sekretaris DPW PAN Sumut Kamaluddin Harahap dan HM Subandi, anggota Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap dan para pengurus PAN lainnya.

Amien hadir di Medan selain menjadi pembicara dalam Tabligh Akbar yang diselenggarakan DPD PAN Medan di Lapangan Benteng, juga melaksanakan beberapa kegiatan diskusi soal politik yang digelar oleh beberapa kalangan. Amien ke Waspada sebelumnya pada saat dia menjabat Ketua DPP PAN pada tahun 1999 dan kemudian pada tahun 2004 saat menjadi calon presiden bersama wakilnya Siswono Yudhohusodo.

Dalam kunjungan kemarin, Amien Rais mengatakan, BLBI merupakan kasus korupsi yang berskala sangat besar, karena terkait dengan beberapa orang penting di Indonesia. “Para pencoleng BLBI punya keterikatan sangat dekat dengan para penguasa dan pejabat strategis. Karena tidak mungkin BI akan meloloskan puluhan triliun kalau tidak ada lampu hijau dari atas,” katanya.

Hal itu, kata Amien Rais, terlihat dari keputusan Kejaksaan Agung, mulai dari ketika dipimpin Abdul Rahman Saleh hingga Hendarman Supandji sekarang, yang telah menutup kasus tersebut dengan alasan tidak ada lagi bukti.

Bahkan, tambahnya, pada zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri, para pencoleng BLBI itu diberikan berupa surat keterangan lunas. Sehingga Anthony Salim yang ketika itu punya hutang Rp50 trilliun cukup membayar Rp 20 trilliun, dan dianggap lunas. Sedangkan sisanya ditanggung negara.

Menurut Amien Rais, dengan tertangkapnya jaksa penyelidik kasus BLBI Urip Tri Gunawan atas dugaan penerimaan uang AS $ 660 ribu, maka sudah sangat jelas kasus yang diperkirakannya merugikan negara sampai Rp600 trilliun itu harus dibuka kembali. “Jumlahnya sudah hampir sama dengan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita satu tahun,” tambahnya.

Amien Rais juga mengatakan, penanganan kasus BLBI itu harus ditangani Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK), karena dinilainya Kejaksaan Agung yang selama ini menanganinya telah berusaha menutup-nutupi kasus ini. “Inilah saatnya bagi pak Antasari (ketua KPK) yang ternyata memang telah menunjukkan taringnya,” tambah Amien Rais.

Amien Rais menambahkan, bola panas BLBI kini ada di tangan Presiden SBY, sebab sebelumnya SBY mengkampanyekan akan memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi bila kasus ini diusut sampai akarnya, maka akan kelihatan keterlibatan orang-orang yang di luar perkiraan.

Namun di sisi lain Amien berpendapat, Istana Negara tidak lagi menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, namun justru menjadi bagian dari masalah. Sebab istana kini menjadi permainan para konglomerat hitam. “Karena tidak tertutup kemungkinan para pencoleng dana BLBI telah memberikan bantuan kepada tokoh-tokoh pada Pemilu 2004 lalu,” tambahnya.

Dia mencontohkan, bagaimana Istana Negara mau mencampuri urusan penangkapan ratusan sepatu yang dilakukan Bea Cukai karena melanggar urusan kepabeanan, hanya karena Hartati Murdaya yang marah akan penangkapan itu langsung melaporkannya ke Istana. “Sehingga Bea Cukai akhirnya harus berhadapan dengan Istana Negara, ya tidak mungkin menang,” katanya.

Begitu juga dengan pengungkapan kasus aliran dana BI, yang menurut Amien Rais, bila terus diusut sampai tuntas, bisa menyebabkan besan Presiden SBY yang juga mantan deputi gubernur BI, Aulia Pohan menjadi tersangka.

Lebih jauh Amien Rais mengatakan, dia akan mengungkapkan seluruh analisisnya mengenai kondisi RI termasuk masalah korupsi yang melibatkan para pejabat dan Istana Negara dalam buku yang ditulisnya dengan judul “Agenda Mendesak Bangsa Indonesia Di Tengah Putaran Globalisasi”.

Buku tersebut, tambah Amien Rais, ditulisnya dengan menggunakan naluri, cara dan metode akademik, dimana dia akan menyebutkan data dan angka-angka dalam buku itu. Buku itu sendiri rencananya akan segera diterbitkan. “Mungkin dalam beberapa minggu ini, kalau perlu kita launching di Medan,” ujarnya.

Perlu Dibedah

Dalam kesempatan itu, Amien Rais juga menegaskan dirinya tidak akan ikut mencalonkan diri menjadi orang nomor satu RI lagi, selama sistem komputerisasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat tidak ditangani program softwarenya oleh para ahli informasi teknologi dari parpol-parpol.

“Software nya KPU itu harus ‘dibedah’ dulu, karena yang membuatnya itu kawan-kawan dari Amerika Serikat (AS). Lucunya lagi, AS sendiri padahal tidak mau menggunakan sistem itu untuk Pemilu mereka,” kata Amien Rais menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi Harian Waspada Prabudi Said tentang keinginannya ikut mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2009.

Amien Rais mengatakan, ada dua alasan yang bisa membuatnya merubah keputusan untuk ikut mencalonkan diri kembali sebagai presiden RI. Pertama bila ada dukungan dana yang mencukupi. Dan kedua bila program sistem penghitungan suara dalam komputer KPU Pusat diganti.

Menurut Amien Rais, sistem rekapitulasi penghitungan suara dalam sistem komputerisasi KPU Pusat tidak dapat dijadikan acuan hasil jumlah suara. Karena ternyata penambahan suara dari daerah ke dalam komputer KPU Pusat itu tidak bisa sesuai dengan jumlah sebenarnya. “Jadi komputer itu telah diprogram, sehingga berapapun penambahan suara yang masuk, jumlah pertambahan persentasenya dalam komputer tidak berubah,” kata Amien.

Hal itu, tambah Amien Rais, diketahuinya setelah hasil penghitungan penambahan suara secara manual yang disampaikan kepadanya dari daerah, ternyata setelah dibandingkan berbeda dengan hasil penambahan suara dalam sistem komputer KPU pusat. “Sistem komputerisasi yang dicurigai itu hanya ada di komputer KPU Pusat, tidak ada di KPU daerah,” katanya.

Karena itu, Amien Rais mengajak seluruh Partai Politik (Parpol) yang menjadi peserta Pemilu untuk bersama-sama mengirimkan kadernya yang ahli dalam informasi teknologi untuk membedah sistem komputerisasi di KPU Pusat tersebut.

Setelah itu, katanya, nantinya para Parpol itu bermusyawarah untuk bersama-sama membuat software bersama yang akan digunakan KPU Pusat dalam sistem komputerisasi pada Pemilu yang akan datang.

Dalam kesempatan pertemuan silaturahmi di Waspada, Amien Rais menerima kenang-kenangan buku Aceh Sepanjang Abad, karya almarhum H Mohammad Said yang telah dicetak ulang, diberikan langsung H. Prabudi Said. Sementara Amien memberi cenderamata baju resmi PAN dan memakaikannya pada Prabudi. (h11)

Waspada
Senin, 10 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: