Nasril Bahar, SE: Umumkan Penunggak KUT

Medan (Medan Pos) – Anggota Komisi VI DPR RI dari FPAN, Nasril Bahar, SE menyatakan partainya menghargai dan mendukung kebijakan Pemerintah menghapus tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) sebesar Rp 5,71 triliun. Karena, kebijakan itu bukan saja sejalan dengan pemenuhan rasa keadilan bagi para petani, tapi adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib dan kepentingan para petani.

“KUT dihapuskan oke saja, tapi lembaga dan perorangan atau “petani berdasi” mestimemperoleh “kartu hitam” dalam proses penyaluran berikutnya,” kata Nasril Bahar,SE, ketika dihubungi via telepon, Rabu (12/3), terkait kebijakan pemerintah akan melakukan pemutihan Kredit Usaha Tani (KUT) tersebut.

Ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN ini, pemerintah mesti juga selektif melakukan pemutihan KUT tersebut, sebab banyak juga petani berdasi yang menerima dana murah itu dan akhirnya menjadi macet.

“Petani berdasi tidak boleh diberikan pemutihan dan pemerintah perlu mengumumkan kepada publik, petani berdasi yang menunggak KUT,” tegasnya.

Oleh karena itu, anggota DPR RI dari FPAN yang sangat peduli terhadap kelompok petani tulen ini meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan Poldasu tidak mengejar-ngejar kelompok petani yang punya etikad baik membayar tunggakan kredit, tapi yang harus diburu justru lembaga atau perorangan maupun kelompok “petani berdasi”.

“Hutang (tunggakan-red) para petani berdasi itu harus dijadwal ulang dan tetap dimuat dalam daftar hutang, sehingga petani (miskin) tidak menjadi sasaran perbuatan mereka. Hal ini sangat penting dilakukan, guna memberdayakan petani agar mereka tidak lagi menjadi sasaran kebodohan dan dikambinghitamkan oleh “petani berdasi,” ungkapnya.

Menyinggung ucapan Menteri Koperasi dan UKM bahwa pemerintah masih menggodok pemutihan Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 1998/1999 sebesar Rp 5,71 triliun karena dari kredit yang macet itu tidak semuanya akibat keenggan petani membayar atau “ngemplang” hutang, dikatakan Nasril Bahar, bahwa tentang pemutihan tunggakan KUT itu masih dalam pembahasan Panitia Kerja Komisi VI DPR RI, yang nantinya akan direkomendasikan kepada Pemerintah cq Menteri Keuangan.

“Jelasnya, soal pemutihan tunggakan KUT itu masih dalam pembahasan Komisi VI. Karena, sebelum ada rekomendasi dari panitia kerja Komisi VI DPR, terlebih dahulu diminta Departemen Keuangan agar mengalokasikannya di dalam APBN,” ujar Nasril.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Drs Suryadharma Ali MSi menjelaskan, beban Pemerintah dalam kredit macet itu hanya Rp 2,98 triliun atau 52,25 persen, sementara sisanya merupakan beban Bank Indonesia sebesar Rp 2.41 triliun atau 42,25 persen dan Perum Sarana Pengembangan Usaha sebesar lima persen atau sekitar Rp 280 juta. Dan pada prinsipnya petani yang memang mengalami kegagalan usaha akibat force mayor akan diprioritaskan untuk diputihkan. Apalagi, kata Suryadharma Ali, kebijakan pemutihan tunggakan KUT Rp 5,71 triliun itu tidak semua diputihkan karena dari katagori macet itu umumnya hanya sedikit yang disebabkan oleh keengganan petani membayar kredit atau ngemplang hutang, tapi ada juga yang disebabkan force mayor atau ada yang masih mengangsur.Seperti diketahui, data kredit macet itu dari pihak perbankan belum dipilah dalam katagori tengah mencicil, force mayor atau memang tidak berniat membayar.“Untuk masing-masing katagori mungkin ada perlakukan berbeda dan khusus yang force mayor karena gagal panen akibat bencana alam dan serangan hama hebat, harga jatuh saat panen, kemungkinan bisa diputihkan,” katanya.

Terkait itulah, Nasril Bahar,SE yang berasal dari daerah pemilihan Sumut III (Kab.Langkat, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Kota Siantar, Binjai dan Tanjung Balai) ini mengingatkan, jangan sampai para “petani berdasi” yang ikut mengambil KUT dan ternyata macet ikut dalam program pemutihan.

“Saya sependapat kalau ada petani yang mengalami kerugian akibat fuso atau harga pasar jatuh saat panen mendapat pemutihan. Mereka yang berhak mendapat pemutihan adalah petani yang produktif sementara mereka yang bukan petani wajib diproses secara hukum,” tandasnya.

“Kita tidak setuju dan menolak, kalau keputusan pemerintah untuk menghapus tunggakan KUT itu hanya menjadi kabar baik bagi “petani berdasi” dan oknum-oknum tertentu di luar petani yang selama ini lebih banyak menikmati kredit tersebut,” ujar Nasril.

Di sisi lain, Nasril Bahar mengucapkan setuju pemutihan KUT oleh Pemerintah dan sangat didukung bila memang petani benar-benar tidak sanggup membayarnya, karena gagal panen akibat bencana alam dan serangan hama hebat, harga gabah jatuh saat panen. Namun, kredit macet untuk petani triliunan rupiah itu tidak semuanya disebabkan gagal panen, akan tetapi yang menerima KUT juga ada oknum pejabat atau petani berdasi, bisa jadi mereka tak mau membayar.

“Justru itu, kita minta ketegasan Pemerintah tetap memproses oknum pejabat atau “petani berdasi” yang macet karena enggan membayar dana KUT yang dinikmatinya,” katanya.

Menurut Nasril, KUT yang dikucurkan tahun penyaluran (TP) 1995/1996-1999/2000 (di era Menteri Koperasi Adi Sasono-red) amat disayangkan karena tak semuanya dirasakan kaum tani tulen. Banyak yang jatuh di lingkup `petani berdasi` (kalangan birokrat atau pengusaha). Justru para `petani berdasi` atau orang yang mendadak jadi petani itulah yang menikmati kucuran KUT tersebut.

Untuk diketahui, jumlah tunggakan menurut Departemen Keuangan pada posisi akhir tahun 2002 adalah sebesar Rp 7,89 triliun dengan porsi terbesar merupakan tunggakan KUT tahun 1998/1999-1999/2000, yakni sebesar Rp 7,53 triliun. Dan tunggakan KUT TP 1999/2000 dinyatakan tidak ada masalah karena telah dirisikokan oleh pemerintah menjadi dana pemerintah seluruhnya. Sehingga hanya tunggakan KUT 1998/1999 saja yang masih harus ditagih. (R19)

Medan Pos
Kamis, 13 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: