Pondasi Ekonomi di Nias dan Nisel Dibangun Melalui Program Ekonomi Terpadu Berbiaya Rp 180 M Selama 4 Tahun

Medan (SIB) – Selama tiga tahun pasca gempa yang memporakporandakan sendi-sendi kehidupan di Kepulauan Nias, kemajuan ekonomi masyarakat makin menjanjikan melalui program pembangunan ekonomi terpadu senilai Rp 180 miliar selama 4 tahun.

Beberapa faktor yang merupakan pondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kepulauan Nias antara lain terbangunnya 72 pasar tradisional ditambah pasar modern berbiaya Rp 20 miliar dalam tahap pembangunan serta pemberian modal usaha untuk 480 UKM sebesar Rp 2,4 milar serta bantuan lembaga keuangan mikro Rp 6 miliar.

Dalam berbagai hal, perkembangan Nias kini kini sangat pesat. Gedung-gedung baru fasilitas utama dan fasilitas pendukung perekonomian terus dibangun oleh Badan Rehabilitas dan Rekonstruksi. “Pasar megah dan modern Ya’ahowu di Gunung Sitoli berbiaya Rp 20 miliar yang sedang dibangun BRR Aceh – Nias rencananya akan diserahterimakan pada Mei 2008,” kata Kepala BRR Regional VI Nias William P Sabandar saat berbincang-bincang dengan wartawan di Medan, Rabu (27/3).

Pembangunan pasar ini katanya bagian salah satu dari sejumlah program sektor ekonomi yang dilaksanakan BRR di Nias sejak November 2005. Hingga sekarang, setidaknya ada 72 pasar tradisional dan pasar penunjang yang sebelumnya rusak akibat gempa telah dibangun kembali tersebar di Nias dan Nias Selatan.

Menurut William, aspek ekonomi adalah bagian dari empat pilar konsep rehabilitasi dan rekonstruksi (R&R) Nias yakni pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat, pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kelembagaan.

Tingkat kemiskinan di Nias dan Nias Selatan pada tahun 2004 mencapai 31,62 dan 32,2% berada jauh di atas rata-rata Kabupaten/Kota Sumatera Utara yang hanya 14.9% dan rata-rata nasional 16,1%. Indikator kesehatan, akses terhadap air bersih, pendidikan dan indeks pembangunan manusia secara keseluruhan juga sangat memprihatinkan. “Jadi tujuan rehabilitas ini bukan sekedar membangun pemukiman yang rusak akibat gempa tapi sekaligus mengatasi kemiskinan di Nias dan Nias Selatan yang sejak bertahun-tahun lamanya sudah ada,” ujarnya.

Pembangunan perekonomian, kata William, tentunya mencakup semua aspek berkaitan perekonomian. Perbaikan fasilitas transportasi dan penyediaan perumahan yang memadai harus diimbangi pula dengan dukungan dalam bentuk lain yang langsung pada sasaran. Itulah sebabnya BRR membantu pengadaan alat dan mesin untuk industri rumah tangga dan industri kecil melalui program pemberian modal usaha kepada 480 UKM sebesar Rp 2,4 miliar dan bantuan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) senilai Rp 6 miliar.

Di sektor pertanian, BRR juga sedang menggiatkan intensifikasi padi untuk 500 hektar (ha), intensifikasi karet sebesar 250 ha dan ekstensifikasi 74 ha, kakao 250 ha, jagung 250 ha dan cabe 60 ha. Sedangkan sektor perikanan berupa pengadaan peralatan pendukung nelayan, pengadaan satu unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengadaan 104 unit kapal motor untuk nelayan.

BRR juga membangun kembali infrastruktur irigasi teknis persawahan yang rusak. Hingga Desember 2007 telah terbangun sistem jaringan irigasi teknis di 33 Daerah Irigasi (DI) seluas 7.448 ha. Pada tahun 2007 juga terbangun 22 DI seluas 2.900 Ha dari dana Asian Development Bank dan APBN sebanyak 9 DI atau setara 740 Ha.

Di sektor peternakan lanjutnya juga ada pemberian bantuan pemberdayaan peternak ayam dan babi serta pembangunan dua buah rumah potong hewan. “Sedangkan di sektor pariwisata dilakukan pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa, Danau Megoto dan bantuan transplantasi terumbu karang di dua lokasi.

Masih terkait program itu juga dilakukan rehabilitasi/normalisasi 12 ruas sungai di Kab. Nias dan lima sungai di Nias Selatan, pembangunan pengamanan pantai di dua lokasi dan Pembangunan drainase primer maupun sekunder di Gunungsitoli, Lahewa dan Teluk Dalam.

Menurut William, UNDP turut mendukung sektor ini yaitu membangun jaringan tersier seluas 4.800 ha. Pembangunan irigasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sawah Kepulauan Nias dari 1,72 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Peningkatan produktivitas akan mendukung suksesnya program swasembada beras.

Program-program itu katanya untuk membangun pondasi ekonomi guna menunjang pembangunan perkenomian di Kepulauan Nias. “Progam pengembangan ekonomi secara terpadu ini dilaksanakan dengan pembiayaan dari Multi Donor Fund. Program ini dimulai pada Juni 2008 dengan dana sebesar Rp 180 miliar dan akan dilaksanakan selama empat tahun,” tutur William.

Realisasi dalam bentuk aset

Dalam tiga tahun melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR sudah dua kali melakukan penyerahan aset hasil kegiatan R&R kepada instansi bersangkutan. Total nilai aset yang diserahterimakan itu mencapai Rp 450 miliar.

Penyerahan pertama aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut pada tahun 2007 dengan total nilai aset sebesar Rp 35 miliar. Aset-aset yang diserahkan berupa sarana irigasi kepada Pemda Nias dan Nias Selatan. Sarana transportasi laut dan darat kepada Departemen Perhubungan serta aset jaringan listrik/generator kepada PT PLN.

Sementara penyerahan aset periode kedua dilaksanakan pada 28 Februari lalu. Total nilai aset yang diserahkan Rp 416 miliar dan 290 ribu Euro. Aset-aset tersebut diserahkan kepada Pemkab Nias, Pemkab Nias Selatan, Pemprov Sumut dan beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat serta Mabes TNI dan Polri dan PT PLN.

Berkaitan dengan upaya-upaya perbaikan sektor ekonomi yang dilaksanakan BRR di Nias, anggota DPR RI yang juga anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam NAD-Nias DPR-RI, Nasril Bahar SE menyatakan, kemajuan dalam bidang ekonomi di Nias saat ini memang tidak bisa dinafikan. “Yang jadi masalah, apakah nantinya setelah program BRR selesai masyarakat dan pemerintah daerah dapat menjaga aset dan melanjutkan tahapan-tahapan program ekonomi yang sudah disiapkan? Ini pertanyaan kuncinya,” kata Nasril Bahar.

Kelanjutan program-program ekonomi ini, kata Nasril, sangat bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankannya. Sebab kelemahan pemerintah daerah selama ini, minimnya manajemen perekonomian dan yang menjadi korban adalah rakyat. (M-17/g)

Sinar Indonesia Baru
Jumat, 28 Maret 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: