Bappebti dan BBJ Saling Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA: Anggota Komisi VI DPR meminta BBJ dan Bappebti bersinergi dalam menangani pengaduan nasabah untuk menangkap peluang peralihan tren investasi global menuju produk komoditas.

“Antara BBJ, Bappebti, dan KBI harus bersinergi, satu kesatuan dalam menangani pengaduan nasabah. Yang terlihat saat ini malah saling menyalahkan, saling lempar tanggung jawab,” kata anggota Komisi VI DPR Azwir Daini Tara kepada Bisnis usai pertemuan dengan Kepala Bappebti di Jakarta kemarin.

Menurut Azwir, dia bersama dua anggota dewan dari Komisi VI DPR, yakni Nasril Bahar dari Fraksi PAN dan Choirul Saleh Rasyid Fraksi PKB, bertandang ke kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Jakarta dan bertemu langsung dengan Kepala Bappebti Titi Hendrawati dan jajarannya.

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 12.30-14.30 WIB, lanjut Azwir, bertujuan mempertanyakan kelanjutan penanganan pengaduan nasabah perusahaan pialang yang semakin hari kian bertambah.

“Kami memang datang ke kantor Bappebti mau menanyakan bagaimana kelanjutan penanganan pengaduan nasabah pialang yang semakin hari terus bertambah,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, menurut Azwir, terlihat adanya indikasi saling lempar tanggung jawab antara Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bappebti dalam menangani pengaduan nasabah.

BBJ dalam hal ini dinilai kurang maksimal menyelesaikan masalah nasabah dan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada badan pengawas.

“Padahal, menurut Bappebti, BBJ yang menerima komisi dari setiap transaksi, sedangkan otoritas pengawas hanya bertugas sebagai regulator,” katanya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Azwir, kepala Bappebti mengatakan badan pengawas sudah melakukan tugasnya dalam menangani pengaduan nasabah yang merasa ditipu perusahaan pialang, yakni melalui mediasi.

Dalam mediasi tersebut, Bappebti mempertemukan pihak yang bersengketa, seperti perusahaan pialang dan nasabah pengadu.

“Bappebti mengaku sudah menyelesaikan pengembalian dana nasabah hingga Rp18 miliar dengan pengembalian dana minimal 25%, maksimal 70% melalui mediasi,” tutur Azwir.

Bahas resi gudang

Pada kesempatan terpisah, Kepala Humas Bappebti Eddie Y Latief mengatakan pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR sebetulnya hanya membahas perkembangan implementasi resi gudang.

Namun, lanjutnya, pada akhir pertemuan dibahas juga soal penanganan pengaduan nasabah pialang yang laporannya masuk ke DPR.

Sebelumnya, Komisi VI DPR pernah mempertanyakan peranan Bappebti dalam menyelesaikan pengaduan nasabah atas dugaan penipuan oleh perusahaan pialang yang ditaksir melibatkan dana masyarakat senilai ratusan miliar rupiah.

Pertanyaan anggota dewan itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Bappebti, KBI, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek resi gudang di gedung DPR pada 21 Februari 2008.

Pada kesempatan itu Kepala Bappebti Titi Hendrawati mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya penyelesaian pengaduan nasabah a.l. melalui penyediaan sarana mediasi sebagai upaya mempertemukan kedua pihak terkait untuk penyelesaian secara damai.

“Kalau memang antara kedua pihak, nasabah, dan pialang tidak menemukan kata sepakat dalam mediasi yang kami gelar, itu sudah terserah mereka. Biasanya akan melanjutkan ke pengadilan,” kata Titi.

Azwir berharap antara BBJ, Bappebti, dan KBI meningkatkan sinergi dalam menjalankan tugasnya untuk pengembangan industri perdagangan berjangka di Tanah Air. (berliana.elisabeth @bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia
Rabu, 2 April 2008




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: