Archive for August, 2008

Razia yang dilakukan Kepolisian Resort Karo berhasil menemukan truk yang membawa satu ton pupuk bersubsidi, Kamis (28/8/2008). Diduga pupuk itu akan diselewengkan.

Truk yang dikemudikan Master Ginting itu dihentikan polisi saat melntas di jalan lintas Medan-Tanah Karo yang berada di Desa Semangat, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saat diperiksa, truk milik PT Karo Jambi ini dihentikan, ternyata di dalam truk ditemukan karung pupuk urea bersubsidi produksi PT Pusri.

Setelah dihitung, jumlahnya 20 karung dengan berat setiap karung 50 kilogram, atau total satu ton. Karena tidak ada dokumen resmi dari distributor bisa ditunjukkan pengemudi, barang bukti kemudian diamankan ke Polres Karo di Kabanjahe, dan selanjutnya melakukan pengembangan kasus berhasil mengamankan Jakub Sitepu sebagai pemilik barang.

Sitepu menolak dinyatakan berupaya menyelewengkan pupuk tersebut. “Pupuk akan dikirim kepada kelompok tani di Desa Sampun dan Desa Kubu Culia, di Kecamatan Tiga Panah dengan cara dicicil,” katanya.

Namun tersangka tak bisa berkutik setelah petugas menemukan sejumlah bukti, bahwa seharusnya kelompok tani di dua desa tersebut menerima pasokan pupuk sebanyak 12,6 ton, namun ternyata hanya menerima 11,6 ton.

Polisi menduga, modus operandi para pelaku penyelewengan pupuk ini dengan sengaja mengangkut setiap pupuk dalam volume kecil dengan truk besar, agar seolah terlihat truk tidak bermuatan. Untuk membongkar aksi kejahatan ini, petugas masih menelusuri jalur pengiriman pupuk urea ini termasuk aktor di balik kejahatan yang telah membuat petani menderita.

Berkenaan dengan penangkapan pupuk ini, Anggota Fraksi Amanat Nasional DPR RI dari Daerah Pemilihan Karo, Nasril Bahar menyatakan, penangkapan tersebut menjelaskan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk di Kabupaten Karo.

“Jika terbukti bersalah, pelaku hendaknya dihukum berat karena mencari keuntungan dengan cara menyengsarakan petani. Kasus-kasus penyelewengan seperti ini mestinya cukup banyak. Terbukti petani selalu saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di pasaran, padahal laporan yang ada menyebutkan pupuk dikeluarkan dalam jumlah cukup,” kata Nasril.

Advertisements
Batubara (Medan Pos) – Masyarakat Batubara menyampaikan beragam keluhan dan persoalan yang masih melanda terkait ekonomi dan sosial masyarakat nelayan di kawasan tersebut, kepada tiga bakal calon legislatif (caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam kunjungan silaturahim ke Kecamatan Tanjung Tiram, khususnya di Desa Lingkungan 10 dan Lingkungan 11 Kelurahan Tanjungtiram Kabupaten Batubara, Jumat (1/8) tiga bakal Caleg PAN, masing-masing, Nasril Bahar SE (Caleg DPR RI), Drs Husni Lubis (DPRD Sumatera Utara) serta Khairul Bariah (DPRD Kabupaten Batubara) mendengar langsung keluhan warga nelayan yang bermukim di dua desa terisolir tersebut.

Kehadiran rombongan kader PAN yang dipimpin Nasril Bahar yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN ini diterima Lurah Tanjung Tiram, Hamdan Basyrah didampingi kepala lingkungan 10 Abdul Latif dan kepala lingkungan 11 Iwan Sinaga serta para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat.

Kepada Nasril Bahar yang kini masih Anggota FPAN DPR RI dan Anggota Komisi VI DPR RI, masyarakat Kabupaten Batubara menyampaikan keluhannya. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu terungkap, banyak anak usia sekolah mulai tingkat SD, SMP maupun SMA terpaksa menghilangkan angan-angannya untuk meneruskan pendidikan. Hal ini akibat sarana maupun prasarana yang tidak mendukung, bahkan satu sekolahpun tak ada di dua lokasi tersebut.

“Anak-anak sekolah harus naik perahu, kemudian disambung lagi naik ojek untuk menuju sekolah mereka. Tentunya akan menelan biaya transportasi yang cukup besar dan kami tidak sanggup,” kata salah seorang warga.

Menurutnya persoalan itu telah lama diusulkan agar dibangun sekolah di desa ini, namun saat tim survey datang rencana membangun sekolah pun ditunda dengan alasan siswa sekolah di sini kurang banyak. Karena seperti cerita warga memang lebih banyak yang terpaksa memilih untuk tidak bersekolah, karena ketiadaan biaya.

Menanggapi persoalan itu, Nasril Bahar yang juga Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III, yakni Kabupaten Langkat, Binjai, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Asahan, Kota Siantar, Tanjungbalai dan Batubara ini mengatakan akan mendata berbagai persoalan dan selanjutnya memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga untuk dibahas di DPR RI. “Semuanya akan kita follow up dan dibahas serta dicari solusinya bersama dinas-dinas pemerintah terkait,” ujarnya.

Setelah mendengar berbagai keluhan masyarakat Nelayan Batubara, khususnya soal sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah, Nasril Bahar yang juga Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta Pemerintah Kabupaten Batubara memberikan perhatian khusus kepada masyarakat nelayan yang sangat menginginkan adanya gedung sekolah di kawasan tersebut. “Saya berharap Pemkab Batubara mampu mencari solusinya, sehingga warga Nelayan bisa dan mampu menyekolahkan anak-anaknya,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Husni Lubis (caleg DPRD Sumut), melalui daerah pemilihan, Batubara, Tanjung Balai dan Asahan ini berharap masyarakat terus berupaya membentuk sistem kekeluargaan, sehingga mampu memecahkan solusi-solusi yang menjadi keluhan warga. “Sambung rasa dan keterbukaan seperti ini sangat penting, lewat kebersamaan ini tentunya aspirasi warga akan diupayakan dengan semampu kita,” ujarnya.

Warga nelayan juga menyampaikan ragam aspirasi lainnya terkait rendahnya tingkat perekonomian mereka serta sulitnya mendapat bantuan kredit tanpa agunan di bank untuk kaum nelayan.

Bahkan salah seorang nelayan pembuat ikan gembung rebus menyampaikan meskipun ikan tengah banjir, mereka tetap tidak mampu menambah jumlah ikan yang akan dilempar kepasaran karena ketiadaan tempat penyimpanan ikan di desa tersebut.

“Soalnya kan gembung rebus itu tidak tahan lama,” keluhnya. Selama ini mereka terpaksa pergi ke Tanjungbalai untuk menyimpan ikan olahan tentunya akan menambah biaya yang dikenakan Rp 15.700/bulan untuk satu keranjang ikan. “Kalaupun lewat satu hari tetap dikenai biaya 1 bulan, belum lagi biaya transfortasinya,” papar warga itu lagi.

Menurut warga lainnya jika ikan tengah banjir, para nelayan tetap tidak memiliki standarisasi harga untuk dilempar ke pasaran.” Pernah kondisi harga ikan mencapai harga terendah Rp 1000/kg saat ikan banyak. Padahal kami tahu kalau sudah sampai di Medan harganya tak pernah di bawah Rp 15 ribu,” ucap Nila seorang ibu rumah tangga.

Dia sendiri juga mengaku mengambil upahan membelah ikan untuk diolah menjadi ikan asin dengan penghasilan Rp 500/kg.

Pada kesempatan itu, Nasril Bahar juga memberikan bantuan biaya untuk pembuatan titi yang rusak.

“Mengenai kerusakan titi ini sudah lama dikeluhkan warga, namun karena belum ada biaya terpaksa perbaikannya tertunda,” kata Khairul Bariah, yang mengaku maju menjadi calon legislatif di Kabupaten Batubara karena ingin membangun kampung halamannya.

Selanjutnya, ketiga Caleg dari PAN ini memberikan bantuan buku-buku untuk menunaikan ibadah haji, peralatan dan baju olahraga yang penyerahannya digelar di Mesjid Taqwa Muhammadiyah Tanjung Tiram.(rel/R-19)

Medan Pos
Minggu, 10 Agustus 2008

dengan ini disampaikan, bahwa blog ini sudah pindah ke http://www.nasrilbahar.co.cc

salam

editor

Medan (Waspada) – Masyarakat batubara mengadukan berbagai persoalan yang masih melanda, terkait rendahnya tingkat perekonomian kepada tiga bakal calon legislatif PAN pada Pemilu 2009.

Para caleg itu, Nasril Bahar untuk DPR RI, Husni Lubis tingkat provinsi serta Chairul Bariah tingkat kabupaten Batubara. Mereka datang ke Kec. Tanjung Tiram, Desa Lingkungan 10 dan Lingkungan 11, Jumat (1/8), diterima Lurah Tanjung Tiram, Hamdan Basyrah, Kepala Lingkungan 10 Abdul Latif dan Kepala Lingkungan 11 Iwan Sinaga.

Dalam pertemuan terungkap cukup banyak anak usia sekolah di Batubara tidak meneruskan pendidikan akibat sarana prasarana tidak mendukung, bahkan tidak ada sekolah di dua lokasi itu.

“Anak-anak pergi sekolah harus naik perahu, kemudian disambung dengan ojek. Tentunya menelan biaya cukup besar, kami tidak sanggup,” kata seorang warga.

Warga nelayan juga menyampaikan rendahnya tingkat perekonomian mereka, serta sulitnya mendapat bantuan kredit tanpa agunan di bank.

Menanggapi itu Nasril Bahar akan berusaha menelusuri segala persoalan warga untuk dibahas di DPR. “Semuanya akan kembali kita follow up dan dibahas bersaa dinas terkait,” ujar Nasril yang masih duduk di DPR RI.

Usai bertemu warga, ketiganya memberikan bantuan buku menunaikan ibadah haji serta peralatan dan baj olahraga. (m14)

Waspada
Kamis, 7 Agustus 2008

Medan – Inovasi dalam pelayanan terhadap kader ditunjukkan Partai Amanat Nasional (PAN). Setiap kader kini dibekali dengan sebuah Kartu Asuransi Anggota (KAA). Di Sumut, saat ini sudah disebar 50 ribu KAA.

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Nasril Bahar menyataan, pemberian asuransi bagi kader ini merupakan kebijakan partai. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat lebih kepada kader yang loyal terhadap partai. Selain itu, untuk menyempurnakan sistem pendataan kader.

Dalam pelaksanaan program ini, pembayaran premi asuransi menjadi tanggungjawab kader yang merupakan anggota legislatif saat ini atau merupakan calon anggota legislatif. Nilai premi yang dibayarkan, bergantung pada kemampuan caleg bersangkutan.

“Besarnya biaya asuransi bergantung kepada kemampuan masing-masing caleg. Namun yang terpenting, upaya ini sudah dimulai dan Insya Allah hingga awal 2009 semua kader PAN akan mendapat KAA ini,” kata Nasril Bahar kepada wartawan di Medan, Senin (4/8).

Program KAA PAN ini, sambung Nasril, sudah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan diharapkan pada tahun 2008 seluruh kader PAN memiliki KAA tersebut.

Khusus untuk Sumatera Utara, kata Nasril, hingga sementara ini sedang dilaksanakan penyebaran 50 ribu KAA. Beberapa daerah yang sudah menerima, antara lain Langkat, Simalungun, Siantar, Karo dan Asahan.

Hidup Adalah Perbuatan

Pemberian asuransi bagi kader ini, kata Nasril, bukanlah sebuah program jangka pendek untuk kepentingan Pemilu 2009. Melainkan sebuah program ideal yang sengaja dirancang sebagai bagian dari strategi politik PAN untuk jangka panjang, dan juga seiring dengan motto hidup adalah perbuatan.

Sesuai dengan kepentingannya, kartu yang ditandatangani Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir dan Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hasan tersebut, memang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada kader yang memiliki kartu tersebut.

Disebutkan Nasril Bahar, secara sederhana program yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi ini, akan memberikan manfaat pertanggungan pada keluarga kader pemegang KAA yang berusia antara 17 hingga 60 tahun.

Nilai pertanggungan minimal yang diberikan melalui KAA ini, yakni jika meninggal dunia karena sakit keluarga akan Rp 1.000.000, meninggal dunia karena kecelakaan keluarga Rp 1.000.000 dan kader yang mengalami cacat total akan menerima Rp 1.000.000. Pengajuan klaim dilakukan pada Dewan Pimpinan Daerah PAN di tingkat kabupaten dan kota.

“Insya Allah ke depan kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat diterima kader,” kata Nasril.

WASPADA ONLINE – PEMATANG SIANTAR (Waspada): Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM-3) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan agar jangan mengajak orang Minang menjadi provokator, karena orang Minang tidak ada yang menjadi provokator.

“Jika ada orang Minang yang menjadi provokator, itu orang yang salah,” tegas Ketua Umum BM-3 Sumut Prof Dr Hj Djanius Djamin, SH.MS dalam bimbingan dan pengarahannya seusai melantik pengurus BM-3 Kota Pematang Siantar-Kabupaten Simalungun periode 2008-2013 di Pujasera, Siantar Hotel, Pematang Siantar Sabtu (2/8) sore.

Pelantikan itu diwarnai penyerahan tali asih kepada masing-masing 50 orang anak yatim dan orangtua lanjut usia (Lansia) yang diserahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nasril Bahar.

Kepada pengurus yang baru dilantik diminta agar menyatukan orang Minang yang ada di Pematang-siantar dan Simalungun serta bila ada yang mau menjauh agar dibujuk dan bila tidak mau juga agar lapang dada saja, satu musyawarah dan siap tidak mencari-cari kesalahan dan mau menerima saran dan pendapat. “Pasti akan diterima dimana saja,” ujar Ketua BM-3 Sumut seraya meminta pengurus baru segera menyusun program kerja yang tidak perlu berpanjang-panjang dan muluk-muluk dan terpenting segera mendirikan rumah gadang.

Mengenai keterwakilan perempuan, baik di organisasi mana pun seperti pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lainnya, Ketua Umum BM-3 Sumut sependapat agar porsinya minimal satu banding tiga dengan porsi laki-laki.

“Kami mengharapkan orang Minang memberi sesuatu yang baru dan memberi kehidupan demokrasi di Pematangsiantar. Kepada Ketua Umum BM-3 Pematang Siantar-Simalungun agar memberdayakan para pengurus, karena dengan pelantikan itu berarti ada tanggung jawab mau diapakan, untuk apa dan mau dikemanakan BM-3 di daerah ini,” harap Wakil Walikota dalam sambutannya.

Nasril Bahar selaku tokoh masyarakat Minang dalam sambutannya mengharapkan kehadiran BM-3 di Pematang Siantar-Simalungun ke depan bisa bersinergi dan bekerja-sama dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat dan antar suku yang ada di kedua daerah dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi.

“Kami mengharapkan kehadiran masyarakat Minang dapat diterima semua pihak, karena masyarakat Minang akan menjual nasi, bila masyarakat mau makan, menjual martabak bila masyarakat mau makan martabak dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Hidup harus bersosial dan bantu membantu antar masyarakat serta tidak ada gunanya pemerintah bila tidak ada partisipasi masyarakat,” harap Nasril Bahar.

Turut memberikan sambutan Ketua Umum BM-3 Pematang Siantar-Simalungun H. Syahrudin Ali, SH, MSi , mewakili para orangtua Sofyan Rizal dan mewakili Forum Komunikasi Lintas Adat (Forkala) H. Burhanuddin Nasution.

Ketua Panitia Pelantikan H Rahmat RPL Tobing, SH dalam laporannya menyebutkan pembentukan BM-3 di Pematangsiantar-Simalungun itu guna mempersatuan masyarakat Minang yang terserak di kedua daerah itu.

Sekretaris Umum BM-3 Sumut H. Syafril Effendy, SE menyebutkan sesuai surat keputusan (SK) BM-3 Sumut nomor 071/BM-3/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008, susunan komposisi pengurus BM-3 Pematang Siantar-Simalungun periode 2008-2013 terdiri Pelindung Bupati dan Walikota setempat, Pembimbing terdiri Pimpinan Musyawarah Daerah (Muspida) plus kedua daerah, Dewan Penasehat terdiri Ketua Sabar ST Mangkuto dan anggota 19 orang, Dewan Pengurus terdiri Ketua Umum H Syahrudin Ali, SH, MSi, Ketua Harian Evy Tanjung dan 14 Wakil Ketua, Sekretaris Umum Yusmar Nj, SAg dan 14 Wakil Sekretaris, Bendahara Umum H. Bahri Chaniago dan enam Wakil Bendahara. (a14)

Waspada
Senin, 4 Agustus 2008