PAN Pelopor Sistem Suara Terbanyak dalam Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menghapuskan pemberlakuan sistem nomor urut dalam pemenangan calon anggota legislatif seperti yang diatur dalam Pasal 214 Huruf a, b, c, d, e UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, sistem suara terbanyak akan menjadi rujukan Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan calon legislatif (caleg) yang berhak dilantik menjadi wakil rakyat.
Sebelumnya Pasal 214 tersebut menggariskan, penetapan caleg terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sekurang-kurangnya 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika tidak ada yang memperoleh persentase itu, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Kini, ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi. Sejumlah partai yang sebelumnya tidak menetapkan sistem suara terbanyak, kini harus menyesuaikan diri.

Menarik mencermati pernyataan Ketua MK Mahfud MD ketika membacakan keputusan itu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/12/2008. Pasal tersebut hanya menguntungkan para caleg yang mendapatkan nomor urut kecil, sementara caleg dengan nomor urut besar harus bekerja sangat keras untuk memperoleh suara 30 persen atau lebih.

Kalau pun akhirnya caleg dengan nomor urut besar bisa meraih suara 30 persen atau lebih, dia belum tentu bisa mendapatkan kursi di DPR/DPRD kalau caleg dengan nomor urut lebih kecil juga mendapatkan jumlah suara yang sama. Dengan pertimbangan ini, maka Pasal 214 dinilai inskontitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Prinsip Keadilan

Bagi PAN, keputusan tentang penerapan sistem suara terbanyak dalam penetapan caleg terpilih sudah sejak tahun 2005 disosialisasikan di internal partai dan menjadi keputusan organisasi. Pada pelaksanaan Kongres PAN Tahun 2005 di Semarang, penerapan sistem suara terbanyak menjadi salah satu poin keputusan kongres. Karena itu, bagi caleg-caleg PAN untuk tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, keputusan MK itu hanya menegaskan apa yang sudah menjadi ketentuan di internal partai.

Dasar filosofis yang mendasari kader-kader PAN untuk kukuh menjalankan sistem suara terbanyak tersebut adalah prinsip keadilan. Kader-kader PAN menilai, penetapan caleg terpilih dengan sistem nomor urut tidak adil bagi caleg nomor urut sepatu dan tidak adil juga bagi masyarakat pemilih, seperti yang terjadi pada Pemilu 2004, caleg yang mendapatkan suara mayoritas, namun tidak mencapai BPP, otomatis perolehan suaranya masuk ke nomor urut satu.

Kemudian ada beberapa pertimbangan lain yang mendasari PAN untuk menggunakan sistem suara terbanyak. Alasan paling utama, sebagai bentuk apresiasi terhadap suara rakyat. Partai ini sejak awal menilai sistem suara terbanyak adalah salah satu cermin keadilan dan penghargaan terhadap demokrasi. Mekanisme ini sangat memungkinkan bagi lahirnya anggota legislatif yang benar-benar representatif mewakili rakyat, bukan hanya wakil partai atau golongan saja.

Penerapan sistem suara terbanyak juga berupaya memberikan pendidikan politik kepada rakyat bahwa persoalan representasi dalam lembaga legislatif dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Tanpa partisipasi rakyat secara aktif, maka nilai demokrasi akan rendah. Dengan adanya interaksi antara caleg PAN dengan masyarakat, diharapkan adanya transfer pengetahuan politik sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat sejak dini. Selanjutnya apabila terpilih sebagai anggota legislatif, diharapkan mereka sudah dapat memahami dan merasakan semua persoalan di daerah pemilihan masing-masing, sehingga akan memudahkan para wakil rakyat memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik.

Namun UU Nomor 10 Tahun 2008 yang diundangkan pada Maret 2008, belum mengakomodir kebutuhan PAN dalam rangkaian demokrasi ini. Regulasi ini masih mengandalkan nomor urut sebagai pijakan. Makanya segera setelah regulasi diundangkan, PAN berkonsultasi dengan dengan KPU. Sistem suara terbanyak itu ternyata bisa dilaksanakan, dengan mensiasati undang-undang sendiri, namun tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan.

Misalnya, caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah nomor urut lima, itu berarti, caleg nomor satunya harus mundur. UU Pemilu menyebutkan, jika nomor urut satu mundur, diganti dan diserahkan sepenuhnya kepada parpol. Nah, parpol yang menentukan berdasarkan caleg yang mendapatkan suara terbanyak. Inilah celah yang dimanfaatkan.

Maka itu, dalam Rapat Kerja Nasional III yang berlangsung di Surabaya 29 – 31 Mei 2008, PAN memutuskan sistem suara terbanyak menjadi ketentuan bagi para caleg partai ini. Hal tersebut kemudian diejewantahkan melalui surat keputusan DPP PAN No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/075/V/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak Partai Amanat Nasional pada Pemilu 2009.

Kebijakan ini, menjadikan PAN sebagai pelopor. Jika kemudian ada beberapa partai politik (parpol) yang juga menggunakan sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif seperti halnya PAN sebelum ada keputusan MK, hal ini tentu harus dipandang sebagai sebuah kesamaan dalam visi demokrasi.

Mencegah Kisruh

Untuk menegaskan kesiapsediaan untuk menerima hasil, para caleg membuat surat pernyataan persetujuan suara terbanyak dan pernyataan pengunduran diri dan ketidakbersediaan dilantik dan disumpah sebagai calon terpilih menjadi anggota legislatif yang ditandatangani di hadapan notaris.

Dalam pernyataan itu juga disebutkan, apabila tidak memperoleh suara terbanyak di antara para calon anggota DPRD untuk periode 2009-2014 di daerah pemilihan, maka caleg mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif terpilih.

Hal itu untuk memperkecil peluang kisruh setelah hasil suara diperoleh. Persoalan hukum akan muncul jika ada caleg yang tidak bersedia menerima ketentuan partai dan mengajukan gugatan. Sementara mekanisme internal partai tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Pertanyaannya, mana yang akan dimenangkan, undang-undang atau perjanjian perdata yang bersifat internal? Dengan keluarnya keputusan MK, maka pertanyaan besar tersebut sudah terjawab.

Keputusan itu bukan menguntungkan caleg bernomor urut bawah atau besar, tetapi menyeimbangkan hak dan kewajiban semua caleg. Nomor urut tak lagi menjadi penentu. Lagi pula dengan sistem ini membawa kebaikan dalam internal partai. Garansi duduk sebagai anggota legislatif jika memperoleh suara terbanyak, membuat semua elemen partai bekerja.

Keputusan MK akan memberikan kepastian partai-partai yang melaksanakan sistem suara terbanyak, maupun partai yang menggunakan proporsional terbuka. Dengan kepastian ini seseorang tidak perlu lagi mundur karena sudah diatur dalam UU yang sudah diuji materil oleh MK..

Sejak semula PAN juga yakin, pada akhirnya UU Pemilu akan menggunakan suara terbanyak murni seperti yang diterapkan PAN. Alhamdulillah, hal itu ternyata terbukti.

Ke depan, sistem pemilu tentu perlu banyak perbaikan. Apa yang menjadi keputusan MK saat ini tentulah dilandasi kepentingan rakyat banyak. Ini garansi untuk masa sekarang. Politik bersifat dinamis, ke depan akan ada lagi perubahan. Semuanya untuk menjamin berlangsungnya demokrasi dengan baik. Jika memang ini tujuan besarnya, sepertinya, semua juga sepakat.

(H. Nasril Bahar, SE, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sumut-III)




    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s



%d bloggers like this: